Kepala DKP NTB Muslim, di Mataram, Senin, mengatakan melalui penangkapan ikan terukur, kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan berbasis kontrol keluaran (output control) dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada melalui peningkatan peran unit-unit pengelola perikanan yang ada pada tiap wilayah pengelolaan perikanan.
“Selain itu, diharapkan dengan persiapan implementasi regulasi penangkapan ikan terukur hendaknya dapat mendorong peran pemberdayaan kelembagaan kearifan lokal,” katanya.
Ia mengatakan untuk mendukung program perikanan berkelanjutan, pihaknya terus berupaya mempercepat program industrialisasi pada sektor perikanan dan kelautan.
Hal itu sesuai dengan komitmen Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, yang disampaikan saat menjadi narasumber pada rangkaian acara G-20 di Bali, mengenai the National Blue Agenda Actions Partnership.
Menurut Muslim, hal yang sangat dibutuhkan di NTB, adalah kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tradisional menjadi komoditas dengan nilai yang lebih tinggi.
“Oleh sebab itu, industrialisasi sangat penting untuk mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan,” ujarnya.
