Iskandar menuturkan, Aceh sejauh ini memang tidak memiliki lokasi khusus untuk menampung para pengungsi luar negeri. Karenanya disampaikan bahwa penampungan mereka di Aceh harus memiliki batas waktu, dan jangan sampai menahun.
“Untuk sementara waktu boleh kita fasilitasi sebagai upaya rasa kemanusiaan kita,” ujarnya, dikutip dari antara.
Related Posts
Dalam kesempatan ini, Iskandar juga menegaskan bahwa pengungsi luar negeri merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, bukan pemerintah daerah (Aceh). Sehingga perlu adanya ditangani secepat mungkin.
“Saya juga selalu berkoordinasi dengan pihak UNHCR Indonesia dan IOM setiap ada kehadiran etnis Rohingya di Aceh, sehingga mereka juga cepat melakukan penanganannya,” demikian Iskandar Al Farlaky. (qq)
