Dua Fraksi Tolak Harry dan Nyoman Ikut Seleksi Anggota BPK
Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan Komisi XI DPR memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada, mulai dari badan kajian DPR, rekomendasi DPD, hingga fatwa MA. Namun ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan DPR.
“Iya sekali lagi ini kan yang namanya menafsirkan undang-undang tentu masing-masing punya penafsiran yang mungkin berbeda dan tentu kalau penafsirannya berbeda itu dalam pengambilan keputusan ya ini menjdi domain atau kewenangan DPR dan saya kira kemaren sudah diambil keputusan itu adalah teman teman di komisi IX,” ujarnya, dikutip dari republika.
Dirinya juga menanggapi soal peluang digugatnya hasil seleksi anggota BPK apabila kedua nama tersebut terpilih. Menurutnya hal tersebut tergantung dari penilaian masyarakat.
“Ya tentu itu nanti penilaian dari masyarakat menilai. Kan ini sekali lagi kalau persepsi terkait dengan hukum kan pasti bisa berbeda beda. Kita akan lihat lagi. Tapi apapun itu kalau sudah menjadi keputusan tentu akan menjadi tanggung jawab kita bersama sama,” terangnya. (qq)
