“Menyatakan terdakwa I Husni Fahmi dan terdakwa II Isnu Edhi Wijaya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Husni Fahmi dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan; dan kepada terdakwa II Isnu Edhi WIjaya pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Putra Iskandar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin.
Keduanya dinilai terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Hal-hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah menyebabkan kerugian negara yang besar,” tambah jaksa.
Terdapat juga hal-hal yang meringankan dalam perbuatan keduanya yaitu sama-sama belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
“Terdakwa I Husni Fahmi telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi yang diperolehnya yaitu 20 ribu dolar AS, terdakwa II Isnu Edhi Wijaya belum sempat menikmati hasil korupsi
hasil keuntungan atas proyek E-KTP karena uang yang berada di rekening Manajemen Bersama sudah disita oleh KPK,” tambah jaksa, dikutip dari antara.
Dalam dakwaan disebutkan Husni Fahmi sebagai sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kemudian diperbantukan di Ditjen Adminduk untuk pendampingan teknis. Salah satu peserta lelang proyek uji petik E-KTP adalah PNRI yang dipimpin terdakwa II Isnu Edhi Wijaya. Saat uji petik teresbut Husni Fahmi dan Isnu Edhi mulai saling mengenal.
Husni lalu merekomendasikan kepada Kemendagri mengenai spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko KTP-E konfigurasi spesifikasi teknis dan daftar harga yang disusun oleh Husni dan tim yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharga Rp18 ribu per keping KTP yang sudah dinaikkan harganya (mark up) dan tanpa memperhatikan adanya diskon terhadap barang-barang tertentu.
