PAMEKASAN, Harnasnews.com – Setelah ditetapkan Pelaksanaan Pilkades serentak pada 23 April 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura, Jawa timur, Jumat (21/1/2022) masih banyak menuai pertanyaan. Padahal sebelumnya pemerintah daerah setempat telah ditekan oleh sejumlah masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM agar segera menggelar kontestasi politik tingkat desa.
Sesuai perkembangan kondisi dan berbagai pertimbangan religius yang seharusnya tetap menjaga kesakralan bulan suci ramadhan, ada beberapa pihak yang meminta untuk menunda lagi. Pasalnya sesuai dengan perhitungan kalender Islam pada 23 April 2022 tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan pada tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh beberapa perwakilan organisasi kemasyarakatan dan Islam yang urun rembuk bersama Forkopimda Pamekasan di Peringatan Dalam Mandhapa Agung Ronggo Sukowati, Jumat siang.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD kabupaten Pamekasan, Fathorrachman, perwakilan dari MUI, NU, FKUB, Muhammadiyah, SI, Persis, Hidayatullah, LDII, serta juga LSM Komad Pamekasan. Secara bergiliran juga mereka menyampaikan pandangan umum terkait dengan komitmen besar yang akan di ambil Pemerintah Kabupaten, apakah menunda atau meneruskan Pilkades serentak sesuai jadwal yang di tentukan.
Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pamekasan, KH. Muid Khozin meminta segenap jajaran yang terlibat dalam penentuan agenda Pilkades serentak agar mencari jalan terbaik. Meski begitu pihaknya juga tetap berharap jika hal tersebut tidak diselenggarakan di bulan suci ramadhan, di karenakan dapat menggangu terkait kesucian dari bulan ramadhan yang harusnya berisikan kegiatan yang bersifat ibadah. Selain juga adanya keberpihakan pada pedagang kecil yang biasanya berjualan di sekitar tempat pemungutan suara jika diluar bulan puasa nantinya.
“Barangkali kita bisa diberikan solusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, kembali kepada harapan bersama, kalau ini tidak diadakan di bulan suci romadhan ini. Tapi kalau pemerintah harus menetapkan semuanya dilakukan sesuai jadwal tersebut maka Kami juga akan menghormati itu,” jelasnya.
Dalam Hal itu, juga senada yang disampaikan oleh segenap Perwakilan yang hadir pada kesempatan itu. Meski dengan bahasa yang berbeda namun dapat disimpulkan mereka meminta agar pemerintah bisa bijak dalam memutuskan keputusan akhirnya, yang harus dipertimbangkan juga agar supaya diperhatikan benar-benar dampaknya jika digelar pada Ramadhan.(Sib)
