Pun, PKP juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif. Soal pertahanan, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara.
Perwira Tinggi Angkatan Laut ini juga menegaskan kepada seluruh kadernya untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga benteng Pancasila, dari ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok anti Pancasila.
Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti pacasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain. Nah, tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku,” ucapnya.
Meski begitu, tetap mempunyai pesan membangun kepada pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan pertahanan yang berorientasi ke bidang maritim. Harapannya Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Pasalnya, secara geo-politik, strategis, dan ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritime yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.
“Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan intervensi, agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang perorang agar lebih merata. Agar, tidak terjadi yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin,” tutupnya.
Perlu diketahui, DPN PKP periode 2021-2026 dikomandani oleh Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum, Sedangkan, Said Salahudin sebagai Sekjen dan Indri Yuli Hartati sebagai Wakil Sekjen. (red)
