JAKARTA,Harnasnews.com – Lembaga survei Ganesport Institute merilis hasil survei kualitatif tentang kriteria ideal ketua umum PSSI periode 2020-2024. Kriteria tersebut didapatkan setelah mereka melakukan studi kepada 23 para ahli yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, Oseania, dan Indonesia.
Pendiri Ganesport, Amal Ganesha mengatakan dari 23 itu, didapatkan tujuh kriteria ketua umum yang cocok memimpin PSSI ke depan. Kriteria Itu adalah integritas, jauh dari politik, sukses (skill kepemimpinan dan manajerial teruji), sangat senior, paham sepak bola, independen, dan jago diplomasi.
“Kami memang berkonsentrasi kepada kriteria ketua umum, belum menyentuh kepada pemilik suara karena kami ingin menjawab pertanyaan publik soal siapa pengganti pak Edy yang memilih untuk mundur sehingga saat ini ada kekosongan di kepemimpinan PSSI,” ujar Amal di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Amal menjelaskan bahwa survei yang dilakukan lewat metode kualitatif di mana setiap responden menanggapi tujuh pernyataan yang berkaitan dengan kriteria calon ketua umum PSSI. Dari hasil tersebut didapatkan 60,8 responden memilih ketua independen yang ideal.
Amal berpendapat ketua umum PSSI mendatang bisa berasal dari eks pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bisa bekas ketua atau pejabat KPK, atau seorang tokoh nasional yang jelas dan nyata sering memerangi isu korupsi,” papar Amal.
Dalam kesempatan yang sama, General Manager APPI, Ponaryo Astaman, yang hadir dalam acara itu menilai tujuh kriteria itu memang harus dimiliki oleh calon ketua umum PSSI. Utamanya pada dua poin, yakni harus independen dan berintegritas atau serius.
“Dari tujuh kriteria hasil survei itu sebenarnya sudah pas, tapi yang paling penting independen dan integritas,” ujar Ponaryo.
Integritas yang dimaksud, lanjut Ponaryo, banyaknya kepentingan di PSSI harus bisa diakomodasi tanpa menitikberatkan pada satu kepentingan tertentu. Begitu juga dengan ketegasan, kewibawaan di dalam kepemimpinan untuk semua anggotanya.
“Independen itu yang paling banyak disebut orang politik, katanya. Itu juga referensi kriteria umum. Kemudian independen dalam hal hubungan federasi dengan pemerintah, sponsor dan pihak AFC, FIFA dan lainnya. Independen ini maksudnya tidak bisa dipengaruhi, punya kecerdasan berpikir untuk federasi dan kepentingan sepak bola Indonesia,” jelas Ponaryo.
Ponaryo memahami bahwa sepak bola tidak bisa dipisahkan dengan politik. Namun, dalam sepak bola juga diperlukan independen dan integritas dalam berpolitik.
“Jangan sampai motif politik jadi merusak sepak bolanya. Itulah fungsi independen dan integritas. Jangan sampai hubungan yang seharusnya dijalankan sewajarnya, menjadi manfaat, tapi justru malah diakomodasi oleh kepentingan itu,” terang Ponaryo.
Buat APPI, KLB penetapan Komite Pemilihan dan Komite Banding punya peran yang jauh lebih penting ketimbang kongres pemilihan itu sendiri. Calon-calon yang nantinya maju dalam kongres pemilihan harus disaring dengan selektif berdasarkan regulasi yang dibuat oleh komite pemilihan terpilih nantinya.
“Kunci sebenarnya itu KLB nanti yang menentukan komite pemilihan dan banding, untuk menentukan kriteria yang dipilih. Jika ingin memperbaiki sistem, kita lihat tim yang dibentuk ini,” tutupnya.(Redx/Ed)
