KABUPATEN NGAWI, Harnasnews – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menilai aturan yang menyatakan menteri, anggota legislatif, hingga kepala daerah yang tidak wajib mundur dari jabatan jika maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (pilpres) itu berisiko terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kemunduran demokrasi.
“(Dengan) ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko,” ucapnya di sela-sela kunjungannya di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis.
Menurut dia, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) berpotensi tidak terealisasi karena adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula dengan kualitas demokrasi yang dipastikan akan mundur.
Namun, mengingat ketentuan itu merupakan pilihan individual, yang berarti bisa mengambil cuti atau tetap mengemban jabatan, maka dia menyarankan setiap capres-cawapres untuk mundur saja, agar tidak ada kemungkinan penyalahgunaan jabatan.
