GMPK Soroti Profesional PT Pulomas Sentosa
BANGKA, Harnasnews.com – Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GMPK) Bangka Belitung, Effendi Harun menyoroti terkait dengan Profesional PT. Pulomas Sentosa sebagai pihak yang melakukan pengerukkan alur muara Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Menurut Effendi Harun ada beberapa hal yang selama ini menjadi sorotannya terkait profesional Perusahaan tersebut seperti status hukum harus jelas.
“Ya kita sangat perihatin ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pesisir tempat mereka mengeruk pasir itu belum mengetahui tentang status hukum PT. Pulomas dengan jelas, salah satunya seperti terkait izin angkut, titik koordinat penggalian pasirnya, dibawa dan dijual kemana, itu belum jelas,” ungkap Harun, Sabtu (24/8) pagi di Sungailiat Bangka.
Lanjut Effendi Harun, penurunan nilai pajak itu ada sesuatu yang salah karena sempat di SP 3. Ia katakan, dengan situasi PT Pulomas yang tidak jelas saat ini pihak perusahaan justru minta diturunkan lagi nilai pajaknya, hal tersebut menunjukkan adanya sikap tidak profesional dari PT Pulomas.
“Saya juga mengamati disatu sisi justru PT. Pulomas mengajukan keringan pembayaran pajak untuk pasir galian C. Setahu saya, Peraturan Daerah kabupaten Bangka mengatakan pajak untuk pasir galian golongan C itu sebesar Rp. 11.000 dan terjadi penurunan pada Bupati lama menjadi Rp. 3.500. Sampai permasalahan penurunan nilai pajak itu menimbulkan kasus yang menyeret salah satu kepala daerah,” terangnya
Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar bersatu mencari tau kepentingan apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut.
“Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama cari tahu kepentingan apa yang ada didalam perusahaan itu. Kita berharap kepada pengusaha di Kabupaten Bangka untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat dan daerahnya diatas kepentingannya oknum-oknum tertentu,” tutur Harun.
Effendi Harun juga berharap kepada Bupati Bangka saat ini agar jangan salah mengambil kebijakan terkait alur muara air kantung yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Saya meyakini bahwa kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan sekarang, untuk tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang lama. Saya berharap jangan sampai pemerintah saat ini membuat kebijakan hanya menguntungkan untuk oknum tertentu. Harapan saya, Bupati sekarang dapat melihat permasalahan secara jernih dan jangan sampai salah mengambil kebijakan terpengaruh oleh oknum atau siapapun,” jelasnya
Tidak hanya menyuarakan harapan saja, Ketua GMPK Bangka Belitung itu juga sudah berusaha menanyakan informasi legalitas PT. Pulomas Sentosa kepihak terkait namun jawabannya masih tentatif.
“Saya selaku ketua GMPK sudah menanyakan ke pihak Provinsi dan Kabupaten Bangka terkait legalitas PT Pulomas Sentosa sampai hari ini jawabannya abu – abu, nah kenapa PT. Pulomas Sentosa bisa bertahan saya punya pendapat adanya koordinasi ke oknum penguasa, jika hal ini terjadi GMPK akan menyuarakan hal ini,” tukasnya
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Restunemi membenarkan adanya permohonan Perpanjangan Keringanan Pajak mineral bukan batuan oleh PT.Pulomas Sentosa.
“Memang benar pihak PT Pulomas Sentosa ada mengajukan permohonan Perpanjangan Pengurangan Pajak mineral bukan logam dengan nomor surat : 108/PMS/VI/2019 tanggal 11 juni 2019 terkait masalah ini adalah kewenangan Bupati.” Kata Restunemi, Selasa (13/8).
Lanjut Restunemi berdasarkan surat keputusan Bupati Bangka harga pajak yang dimaksud sudah ditetapkan namun dengan alasan keuangan pihak perusahaan mengajukan permohonan keringanan pajak.
“Berdasarkan surat keputusan Bupati Bangka nomor : 188.45/ 879/ BP2RD/2019 harga tersebut Rp 3500/ton sedangkan pihak PT. Pulomas mengaju permohonan keringanan pajak sebesar Rp. 3000/ton dalam hal ini Bupati butuh audit administrasi dan keuangan pihak pemohon dari Inspektorat sebagai dasar pengambilan keputusan,” tukasnya.(Ngadianto/Ard/Red)
