Gubernur Koster: “Hentikan Reklamasi di Kawasan Pelabuhan Benoa !”
BALI,Harnasnews.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa. Penghentian ini karena pengurukan wilayah terjadinya sejumlah pelanggaran.
Seluas 17 hektar serta memicu laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo Ill yang juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.
BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pada butir (a) surat itu Gubernur Koster meminta Pelindo IIl agar tidak melanjutkan kegiatan dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima.
Reklamasi butir (b) Pelindo Il diminta untuk segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove.
Pada butir (c) Gubernur Koster meminta agar Pelindo II segera melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping Il sehingga areal tersebut tertata dengan baik.
Selanjutnya pada Pada butir (c) ini pula Gubernur Koster menegaskan bahwa sesudah ditata areal tersebut hanya boleh digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Penegasan ini tentunya akan mengubur rencana awal
membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas sebagian areal hasil pengurukan Pelindo II untuk lahan hasil pengurukan. Sedianya, juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi kota Denpasar.
Sedangkan pada terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Butir terakhir (d) Gubernur Koster meminta Pelindo III untuk melakukan kaji ulang Keluarnya surat ini dipicu oleh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta Berdasarkan ada, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo Ill terhadap lahan seluas 85 Ha atas lokasi Dumping seluas 38 Ha dan lokasi Dumping IIl seluas 47 Ha telah dilakukan dokumen yang terdiri melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81%.
“Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas+ 17 Ha berlokasi di Timur Laut lokasi Dumping II. Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak
dibangunnya tanggul penahan/revetment dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen AMDAL” papar Gubernur Koster.
Selain itu kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.
Keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Monitoring
dari Bali.
“Sejak Februari 2019, Tim Monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan. Temuan ini telah kami laporkan kepada Bapak Gubernur,” Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja mengungkapkan.
Gubernur Koster mengingatkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala, diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek Mewujudkan Kehidupan Krama utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali.
“Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan Revisi PERDA No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang telah menegaskan bahwa Teluk Konservasi,” tegas gubernur yang juga adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
Benoa adalah merupakan Kawasan Oleh karena itu, Gubernur Koster menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagai Marine Tourism Hub di Kota Denpasar tidak sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali; Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Perlu dipahami bahwa segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali pada akhirnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Bali,” pungkasnya.(CVS)
