Hadiri Pengukuhan MPU, Pj Bupati Aceh Utara Ajak Ulama Kolaboratif untuk Kemaslahatan Umat
ACEH UTARA, Harnasnews – Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Umat (MPU) Kabupaten Aceh Utar di aula Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, (30/11 2022).
Dalam sambutannya, Azwardi antara lain mengajak para ulama untuk berkolaboratif memikirkan kemaslahatan umat. “Kami melihat anggota MPU ini mewakili semua kecamatan, dan selanjutnya mari kita berkolaboratif dalam memikirkan kemaslahatan umat,” kata Azwardi.
Selain dihadiri Pj Bupati Azwardi, kegiatan itu juga turut dihadiri unsur pimpinan MPU Aceh Tgk H Nuruzzahri atau akrab disapa Waled Nu, Ketua MPU Aceh Utara Tgk H Abdul Manan, unsur pejabat Forkopimda Aceh Utara dan Lhokseumawe, Kepala Kantor Kemenag Aceh Utara Drs H Maiyusri, MAg, Rektor Unimal Prof Dr Herman Fithra, MT, Rektor IAIN Lhokseumawe Dr Danial, SAg , para Asisten Setdakab, para Kepala SKPK, dan pejabat terkait lainnya.
Pj Bupati Azwardi mengucapkan syukran dan sukses atas pengukuhan MPU, di mana dalam waktu hampir lima bulan bertugas sebagai Penjabat Bupati Aceh Utara dirinya bisa menandatangani SK Pengangkatan para pimpinan dan komisioner MPU Aceh Utara, ini memiliki nilai yang amat mulia.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, lanjutnya, juga mengapresiasi kepada para anggota MPU di mana telah memberi masukan, pandangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah. “Sinergitas ini penting, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi kegaduhan di seluruh Aceh Utara,” ungkapnya.
Dikatakan, merupakan sebuah kebahagian bisa berkumpul dengan para ulama Aceh Utara dan Aceh. Silaturrahmi seperti ini dipandang penting untuk menerima nasehat dari almukarram Abu-Abu para ulama.
Pemkab Aceh Utara dalam tahun 2022 pada anggaran perubahan telah menganggarkan anggaran untuk perencanaan gedung MPU. “Alhamdulillah anggaran perubahan sedang berjalan, Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi MPU akan memiliki gedung sendiri. Hal ini kami rencanakan untuk memuliakan para ulama untuk bermusyawarah di kantor yang representatif.”
