JAKARTA, Harnasnews – Polemik terhadap pembangunan pemukiman warga di kawasan Depo Pertamina terus bergulir.
Politisi Nasdem, Hasan Basri Umar menilai mantan gubernur Anies tidak bisa disalahkan atas terjadinya tragedi meledaknya depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, pekan lalu.
“Anies tidak bisa disalahkan, karena baru memberikan IMB ada 2021. Sementara Jokowi yang memberikan KTP sejak 2013 lalu,” ujar anggota Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Senin (6/3).
HBU yang mengaji sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta Utara mengatakan, dalam historinya kawasan depo Plumpang masih merupakan tanah kosong, baru sejak 1990-2000. Warga yang berstatus abu-abu atau tidak memiliki KTP mulai berdatangan dan membangun pemukiman di kawasan depo pertamina.
“Saya tahu persis saat ini tanah kosong dan tempat saya bermain bola disana. Anehnya pada 2013 Pemda memberikan KTP pada warga tersebut,” katanya.
Karenanya, merupakan kekeliruan jika ada yang mengusulkan jika depo pertamina yang harus direlokasi. Sebab, sebenarnya pemukiman warga yang sepatutnya di relokasi.
“Kalau sekarang ini Anies disalahkan karena mengeluarkan IMB. Bukan kah KTP lebih dulu ada, sehingga Pemda bisa mengeluarkan IMB,” tanya anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Seperti diberitakan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak menyampaikan lahan dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan milik Pertamina itu kemudian dihuni warga sejak puluhan tahun lalu.
“Akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan,” kata Gilbert.
Menurut Gilbert, warga sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun, lanjut dia, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakut, pada 2021.
“Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang,” ucap Gilbert.(sof)
