IKAPPI Dukung Pemerintah Audit Perusahaan dan Distributor Minyak Sawit
JAKARTA, Harnasnews – Sejumlah pihak mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali membuka kran ekspor crude palm oil (CPO).
Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa pasokan minyak goreng dalam negeri telah mulai membaik, dengan harga yang sebelumnya melambung
Sebelumnya, para petani sawit mengeluhkan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang seketika jatuh sejak aktivitas ekspor CPO dilarang oleh pemerintah.
Jatuhnya harga TBS terjadi lantaran daya serap perusahaan kelapa sawit (PKS) menurun karena tak lagi melakukan ekspor, sehingga banyak TBS hasil produksi petani yang tidak terserap.
Dengan pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali.
Meski demikian, harga minyak goreng (migor) dalam negeri hingga kini masih menjadi polemik. Sebab harga eceran tertinggi (HET) dinilai masih jauh dari harga sebelumnya.
Terkait hal ini, Presiden joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menstabilkan harga minyak goreng
Menanggapi hal ini, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), tidak mempermasalahkan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi guna menstabilkan harga migor.
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan mengatakan tidak mempersoalkan dicabutnya subsidi migor.
“Pemerintah seharusnya mencabut subsidi migor digantikan dengan subsidi untuk para distributor agar pendistribusian ke pasar-pasar lancar. Sebab, ini persoalan yang dihadapi oleh para distributor,” kata Reynaldi kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.
Reynaldi juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan harga minyak curah yang saat ini sudah hampir sama dengan migor kemasan. Sebab, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia.
“Harus diperhatikan harga minyak curah lantaran mendekati harga minyak kemasan. Kala perbedaan harganya tidak jauh akan menimbulkan multiplayer Impact di pasar,” tuturnya.
Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengaudit seluruh perusahaan sawit dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng curah, yang meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusat, IKPPI menyatakan mendukung program tersebut.
“Justru IKPPI sejak lama dan tiap kesempatan mengatakan agar seluruh perusahaan sawit diaudit. Ke mana suplai minyak goreng subsidi. Sebab selama ini seperti kita ketahui HET minyak goreng 14 ribu per liter. Tapi harga di pasaran sekarang sudah tembus di angka 22.500 per kilo gram,” tuturnya.
Oleh karena itu, IKPPI mendukung langkah-langkah Mabes Polri dalam hal ini Satgas Pangan untuk menindak tegas terhadap para “pemain” yang selama ini menguasai harga (kartel) minyak goreng di pasaran.
