Ingin Kerja Lebih Aman dan Nyaman Fraksi DPRD Kunci Ruangan Dengan Fingerprint
JAKARTA,Harnasnews.com – Berdalih ingin bekerja aman dan nyaman. Fraksi-fraksi di DPRD DKI menerapkan sistem pengaman baru di Kebon Sirih.
Alat kunci ruangan menggunakam fingerprint menjadi opsi para politisi di Jakarta menjaga diri dari gangguan, baik dari konsituen atau pun masyarakat yang dianggap tidak memiliki kepentingan jelas.
Wakil Ketua DPRD DKI, Suhaemi menuturkan dirinya tidak mengetahui jika di DPRD seluruh fraksi menggunakan sistem fingerprint. Namun dia berpendapat, jika pemasangan itu untuk menjaga privasi merupakan hal yang wajar.
“Pemikiran saya tidak sampai kesitu (menggunakan fingerprint mencegah pergerakan penegak hukum di DPRD DKI). Tapi lebih jelasnya tanyakan ke sekwan, karena di pimpinan tidak ada intruksi untuk menggunakan fingerprint di setiap fraksi,”kata Suhami saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta.
Sementara Dari pantauan media, untuk bisa masuk ke ruang dewan, harus menggunakan akses Fingerprint.Menurut Sekertaris Dewan (Sekwan) ,Yuliadi penggunaan alat tersebut lantaran untuk memberikan kenyamanan anggota dewan dari orang yang tidak dikenal.
“Mereka melakukan itu ingin menjaga privasi, apalagi mereka kan orang baru,banyak yang nggak kenal main masuk keruangan,”kata Sekwan, Yuliadi ditemui ditempat yang sama.
Menurutnya, dengan fingerprint pergerakan di DPRD dapat lebih terpantau. Khususnya, tamu yang akan menemui anggota dewan.”Intinya kalau ada tamu mereka akan konfirmasi untuk bertemu, jadi lebih ke nyaman,”tambahnya
Terkait dengan fraksi yang mengusulkan penggunaan alat pengaman tersebut. Yuliadi mengatakan hal itu permintaan beberapa fraksi.
“Beberapa fraksi meminta untuk dipasangkan fingerfritnya, tapi sekarang semua fraksi memasang dan mereka memang sendiri juga yang minta,”ujarnya.
Sementara sebelumnya ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim menuturkan penggunaan alat tersebut lantaran untuk memberikan kenyamanan anggota dewan dari fraksinya.
“Yah karena memang kita ingin kerja nyaman. Lalu juga kan banyak staf ahli di fraksi jadi perlu dibatasi,” ujar Lukman.(sof)
