IPW Protes Jabatan Humas dan Kakor Polri Jadi Bintang Tiga
JAKARTA,Harnasnews.com – Indonesia Police Watch (IPW) memprotes rencana Kapolri yang akan menaikan pangkat Kadiv Humas dan Kepala Korps (Kakor) Brimob dari bintang dua ke bintang tiga.
Menurut dia, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan program utama Jokowi yakni perampingan jabatan.
Oleh karenanya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta Kapolri harus dibatalkan rencana tersebut. Sebab, bertentangan dengan tiga prinsip dasar. Pertama, tidak bermanfaat bagi masyarakat, kedua, bertentangan dengan program Jokowi yang sedang melakukan penyederhanaan birokrasi, ketiga, bertentangan dengan penjabaran tugas pokok Polri.
“Kalangan jenderal senior di Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, umumnya menolak rencana menaikkan status kepangkatan Kadiv Humas dan Kakor Brimob menjadi Komjen. Karena tidak jelas urgensinya,” katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (17/12).
Ia menilai, Polri memang cenderung makin melebarlebarkan organisasinya . Tujuannya agar ada tempat lompatan dan tempat parkir para perwira yang menganggur. Sehingga mereka bisa menjabat di jabatan-jabatan strategis lainnya.
Padahal pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sementara akibat pelebaran organisasi itu jumlah jenderal di polisi makin banyak. Jumlahnya saat ini lebih dari 300 jenderal, padahal di era Orde Baru jumlah jenderal polisi tak lebih dari 60 orang.
“Akibatnya, meski dari tahun ke tahun anggaran Polri terus bertambah, tapi tidak bisa maksimal membenahi infrastruktur dan fasilitas kerja personilnya. Sebab, anggarannya tersedot untuk membiayai fasilitas dan tunjangan para jenderal Polri, yang jumlahnya kian membludak,” ujarnya.
Ia meminta Menpan RB Tjahjo Kumolo harus berani menolak rencana Kapolri itu. Sebab, sangat bertentangan dengan program presiden tentang penyederhanaan eselon. Selain itu, peningkatan status itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. (Red/Grd)
