
SUMBAWA,Harnasnews.com – Terpilihnya lima Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) dicanangkan di Kabupaten Sumbawa menjadi Desa ramah anak dan perempuan Ditandai dengan dilaksanakannya kegiatan pembukaan di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, belum lama ini.
Kegiatan ini dihadiri Ketua LPA NTB, LPA Sumbawa, Kepala Bidang PPA Sumbawa, Perwakilan UNICEF dan lima Kepala Desa tersebut hadir secara langsung yakni kades Pelat, Kelungkung, Penyaring, Sebasang, dan Labuhan Badas.
Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sumbawa, Tati Hariati, S.Psi., mengatakan, program ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) provinsi NTB, Lembaga perlindungan Anak (LPA) Sumbawa dan di fasilitasi oleh UNICEF.
Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa. Yakni di Desa Pelat, Desa Kelungkung, Desa Sebasang, Desa Penyaring dan desa Labuan Badas.
Adapun beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti penyusunan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak, serta pembentukan forum anak desa. Dengan harapan, forum ini dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk memenuhi hak anak. Agar semua pihak terkait dapat secara proaktif untuk memenuhi hak anak. Serta melindungi perempuan dan anak dari kekeresan.
Sementara itu, Bupati Sumbawa melalui Asisten I Sekda Sumbawa, Varian Bintoro menegaskan, mendukung penuh Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) dan desa akan mengeluarkan Peraturan Desa (perdes).
Dengan demikian, lanjutnya Sumbawa akan menjadi pusat kesejahteraan sosial anak integrative. Yang bisa memfasilitasi perempuan dan anak. Karena banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan harapan di 165 desa/kelurahan sudah bisa membentuk desa ramah perempuan dan perlindungan anak kedepannya.
Selain itu, Kepala Desa Pelat Herman mewakili semua kepala desa sepakat membentuk peraturan desa tentang penyelenggaraan sistem perlindungan perempuan dan anak. Juga membentuk kelembagaan untuk mendukung desa ramah perempuan dan peduli anak. Serta menyusun rencana aksi desa dalam perlindungan anak di desa.
Kemudian mengupayakan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berupaya pencegahan perkawinan usia anak di desa.(Her)