
Jakarta Butuh Dana Rp550 Miliar per Hari Jika Pemerintah Ambil Opsi Lockdown
“Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting. Dengan begitu, kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa,” terangnya.
Presiden Jokowi pada tahun lalu telah membeberkan dampak jika pemerintah memutuskan untuk lockdown. Dia menyebut, ada banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang asongan, dan pedagang mikro yang hidupnya bergantung pada pendapatan harian.
“Ini juga harus menjadi hitungan, kalkulasi kita. Jangan sampai kita menyelesaikan sebuah masalah tapi muncul masalah baru yang lebih besar,” ucap orang nomor datu di Indonesia tersebut di kanal YouTube Mata Najwa , ditulis Selasa (22/6).
Selain itu, Jokowi mengingatkan, dibutuhkan biaya tak sedikit yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama lockdown. Dalam sehari saja membutuhkan biaya mencapai Rp550 miliar hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja.
“Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan Rp550 miliar (rupiah). Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari,” bebernya.
Dia menambahkan, kebijakan lockdown yang diterapkan oleh sejumlah negara justru dinilai tidak efektif untuk menekan tingkat penularan Covid-19. Kebijakan karantina wilayah secara ketat itu justru dinilai berdampak buruk terhadap ekonomi negara.
“Bukan karena masalah bujet. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak? Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini? Enggak ada menurut saya. Mana? Tunjukkan,” tanya Jokowi saat ditanya Najwa tahun lalu.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno akan menghormati keputusan apapun yang akan dibuat nantinya.
“Kita sangat menghormati dari kementerian/lembaga yang berwenang terhadap keputusan tersebut,” kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Selasa (22/6).
Pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kegiatan kementerian. Di sisi lain, kementerian akan mendorong optimalisasi program bantuan sosial untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami akan lakukan langkah untuk mematuhi dan menyiapkan kebutuhan dan menggenjot program bantuan sosial,” kata dia, dikutip dari merdeka.
Adapun beberapa program yang bisa dimaksimalkan antara lain dana hibah pariwisata, bantuan insentif pajak, dan permodalan dengan likuiditas. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional juga akan dimanfaatkan Sandiaga untuk pelaku UMKM bila pemerintah melakukan kebijakan penguncian wilayah (lockdown) demi menekan penyebaran virus corona.(qq)