JAKARTA,Harnasnews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, memberikan beberapa catatan kritis terkait dengan penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Menteri Keuangan pada forum Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada Hari Kamis (20/05) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.
Menurutnya, kebijakaan fiskal merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian nasional dengan berbagai instrument fiskal untuk mencapai keadaan yang diinginkan.
“Jadi jika pemerintah membuat target Pencapaian kesejahteraan petani dan nelayan dengan indikator NTP sebesar 102-104 dan NTN sebesar 102-105 maka diperlukan intervensi pemerintah untuk menjadikan sektor Pertanian dan sektor kelautan perikanan sebagai andalan pada masa pandemic ini untuk pemulihan ekonomi nasional”, ujar Johan.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa hanya sektor Pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
“Pertumbuhan PDB sektor Pertanian pada triwulan 1 2021 tercatat sebesar 2,95% dan sangat wajar jika pemerintah menjadikan sektor Pertanian sebagai sektor unggulan nasional untuk menyelamatkan perekonomian kita, ungkapnya.
Apalagi pada tahun 2021 ini, sektor Pertanian diproyeksi tumbuh lebih kuat pada kisaran 2,9 sampai 3,6 persen maka semestinya pemerintah membuat penambahan anggaran belanja untuk sektor Pertanian agar terjadi peningkatan produksi Pertanian untuk memenuhi kebutuhan nasional dan peningkatan daya saing untuk kegiatan ekspor komoditas Pertanian serta dapat meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga petani dan nelayan untuk pemulihan ekonomi nasional,” papar Johan.
Wakil rakyat dari NTB ini memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak lagi melakukan pemotongan atau pengurangan anggaran sektor Pertanian seperti tahun 2020 lalu karena hal tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan berakibat tidak tercapainya target produksi Pertanian nasional.
