Johan Rosihan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kerekeh

Nasional

SUMBAWA,Harnasnews.com – Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa beberapa waktu yang lalu(11/12/2020) Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat Desa Kerekeh di halaman belakang Balai Desa pada Jumat (11/12/2020). Dengan menghadirkan para aktivis lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa sebagai peserta.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD PKS Sumbawa yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP. mengatakan,merasa bersyukur bahwa Pak Johan Rosihan berkenan bekerjasama dalam memasyarakatkan Empat Pilar MPR.

Nanang, panggilan akrabnya menambahkan bahwa kegiatan Sosialisasi 4 Pilar ini diberikan kepada disemua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, TNI/POLRI dan masyarakat.

” Tujuannya dari sosialisasi empat pilar bangsa ini bagaimana seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan memahami Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Ketetapan MPR RI NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,”ungkapnya.

Menurutnya, dulu ada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara setelah ada Amandemen tidak ada lagi. Ini merupakan tuntutan Reformasi yaitu, Amandemen UUD 45, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Penegakan Hukum. HAM dan Pemberantasan KKN, Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, Mewujudkan kehidupan demokrasi,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama anggota DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan mengatakan, Indonesia sangat luas tiga perbedaan waktu, suku bangsa, bahasa,pulau-pulau yang ribuan, Alhamdulillah Allah menjaga Indonesia tetap satu.

Seperti contoh, Negara Yugoslavia berada di satu daratan, setelah pendiri bangsanya meninggal dunia, anak cucunya terpecah belah membuat negara masing. Tetapi Indonesia, walaupun pendiri bangsa sudah meninggal dunia, anak cucunya tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,”terangnya.

Lanjutnya, masalah Amandemen yang lagi dibicarakan pentingnya negara punya haluan, karna Indonesia tidak ada program jangka panjang. Ganti mentri ganti kebijakan, ganti presiden ganti kebijakan. Maka perlu dibuat GBHN, kalo ada usulan untuk amandemen UUD bisa diajukan.

Johan menambahkan, dengan digelarnya kegiatan ini, agar para aktivis lingkungan hidup di Kerekeh dan Sumbawa secara umum bisa untuk meneruskan Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika kepada masyarakat katanya.(Hermansyah)

Leave A Reply

Your email address will not be published.