JAKARTA, Harnasnews – Pengamat Komunikasi Politik, Dr. Emrus Sihombing meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral. Pasalnya, Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, termasuk tiga pasangan kandidat yang tengah bertarung di Pilpres 2024.
Hal tersebut dikatakan Emrus menanggapi pernyataan Jokowi bahwa dirinya sebagai Presiden boleh memihak dan berkampanye saat Pemilu 2024. Menurut Jokowi, hal itu sebagai hak demokrasinya, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Pandangan Presiden tetap kita hargai, namun demikian Presiden adalah Presidennya Ganjar, Prabowo dan Anies, nah karena dia Presiden tiga kandidat itu, sangat tidak elok Beliau memihak salah satu kandidat, apalagi kampanye,” ucap Emrus kepada dikutip dari Okezone, Rabu (24/1/2024).
“Secara ideologis Presiden tidak boleh berpihak salah satu kandidat. Karena dia Presiden setiap warga negara Indonesia. Saya pikir setelah reformasi baru kali ini Presiden kita yang berpihak, misal Megawati, SBY, Habibie, Gus Dur tidak berpihak dalam konstestasi politik,” sambungnya.
Emrus berpandangan, pernyataan Presiden tersebut sangat tidak produktif untuk negara demokrasi. Sebagai Kepala Negara, Jokowi harusnya bertindak netral dalam kontestasi pemilu.
Emrus lantas menyarankan dua hal jika Jokowi ingin tetap berkampanye. Pertama adalah dengan mengambil cuti. Pasalnya, sulit bagi Presiden untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
“Pertama tidak salahnya mengambil cuti presiden, sehingga bisa berkampanye, cuti sebagai presiden, delegasikan langsung ke Wakil Presiden. Kalau kampanye sulit untuk tidak gunakan fasilitas negara, karena pengawal tetap ada, itu fasilitas negara, sulit tidak gunakan fasilitas negara,” ucapnya.
“Kedua, tidak ada salahnya Presiden menarik kembali penyataan itu, karena memang tidak sesuai netralitas sebagai Presiden, bukankah diwacanakan bahwa Pemerintah harus netral, netralitas Presiden itu suatu kemutlakan dalam membangun demokrasi di Indonesia,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun Kepala Negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.
“Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja,” kata Jokowi.
