SUMBAWA,Harnasnews.com – Terdakwa Kasus dugaan korupsi Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lebangka, Kabupaten Sumbawa atas nama JS dan MF kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
Persidangan kembali digelar pada hari Selasa, 7 April 2020 pukul 14:20 Wita. Persidangan tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan saksi.
Persidangan pemeriksaan Saksi tersebut di Pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri, SH., MH dan 2 (dua) Hakim Anggota Abadi, SH dan Fathur Rauzi, SH., MH.
Dalam persidangan pemeriksaan saksi, ada 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan di depan ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus dugaan korupsi KUA Lebangka.
Proses persidangan berjalan dengan lancar yang walaupun persidangan hanya memeriksa 2 (dua) orang saksi, karena mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses persidangan, sehingga Ketua Majelis Hakim dengan kesepakatan bersama Kuasa Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum menunda jalannya persidangan dan dilanjutkan pada hari Rabu, 8 April 2020.
Pada hari ini, Rabu 8 April 2020 sekitar pukul 09:30 Wita, proses persidangan pemeriksaan saksi kembali dilanjutkan.
Persidangan dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram untuk melanjutkan pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi guna didengarkan keterangannya.
Persidangan berjalan dengan lancar, jual beli pertanyaan pun baik yang pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum cukup menarik.
Selanjutnya setelah proses persidangan pemeriksaan saksi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, sebelum menutup persidangan, terlebih dahulu Ketua Majelis Hakim membaca Surat Penetapan Nomor : 8/PEN.PID.SUS.TPK/2020/PN MTR, tertanggal 8 April 2020 mengenai Pengalihan status penahan terdakwa atas nama JS dan MF dari penahanan Rutan Mataram menjadi Penahanan kota di kota Mataram. Surat Permohonan Pengalihan Penahanan telah diajukan oleh terdakwa atas nama JS dan MF melalui Kuasa Hukumnya Febriyan Anindita, SH dan kawan-kawan.
Menurut Iyang sapaan beken pengacara hebat ini bahwa dalam Penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram mengabulkan Surat Permohonan Pengalihan Penahanan atas nama JS dan MF.
Lanjutnya, adapun yang dimaksud dengan Penahanan Kota berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan,
“Penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya pada waktu yang ditentukan”ungkap Febrian Anindita.
Sedangkan penahanan terdakwa atas nama JS dan MF telah dilakukan sekitar tanggal 17 Oktober 2019,”katanya.
Terpisah Kajari Sumbawa Iwan Setiawan, SH, M. Hum kepada media mengatakan bahwa mengenai pengalihan tahanan yang di ajukan oleh kuasa hukum MF sudah tau dari jaksa yang menangani kasus tersebut.
“Sudah mendapatkan laporan dari jaksanya terkait adanya pengalihan status tahanan dua terdakwa tersebut,”terang Kajari.
Dijelaskannya untuk resminya belum mendapatkan informasi.
“Sampai saat kita belum tahu apa pertimbangan majelis hakim terkait pengalihan status tahanan itu,”tandasnya.
Kajari berasumsi, kemungkinan pengalihan status penahanan ini terkait pandemi Covid-19.
“Meski demikian, kejaksaan tetap memantau kedua terdakwa itu. Apabila kedua terdakwa meninggalkan kota, maka bisa diusulkan lagi untuk kembali dilakukan penahanan terhadap dua terdakwa itu yakni JS dan MF,”tutupnya. (Herman)
