Kader PMII Desak Pj Bupati Aceh Utara Perhatikan Nasib Petani di 2 Kecamatan
ACEH UTARA, Harnasnews – Puluhan ribu petani di delapan kecamatan Aceh Utara, dan Lhokseumawe belum bisa menggarap lahan sawahnya.
Setidaknya lebih kurang 922 hektare sawah yang ada di delapan kecamatan saat ini tidak produktif. Hal tersebut lantaran tidak berfungsinya bendungan Krueng Pase.
Adapun sejumlah titik sawah tersebar di Kecamatan Meurah Mulia, Nibong, Samudera, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Blang Mangat, dan Tanah Luas.
“Berdasarkan informasi, semenjak kedatangan menteri PUPR pada 09 Desember 2020 silam, anggaran tahap pertama dari APBN sudah dicadangkan sebesar Rp 30 miliar,” kata kader muda PMII Khatami Pasee kepada Harnasnews, Minggu, (21/05/23).
Padahal, kata dia, sebelumnya Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan yang sangat urgen saat ini adalah penanganan darurat yang harus dilakukan secepatnya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.
“Nyatanya sudah berjalan beberapa tahun tidak kunjung selesai, ini bagian dari penghambatan pertumbuhan ekonomi dan tidak sesuai dengan visi misi presiden jokowi Widodo,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya berharap kepada pemerintah pusat untuk memantau ulang dan menindak tegas bagi pihak-pihak yang menghambat proses pertumbuhan ekonomi mengingat sumber pendapatan masyarakat yang berada pada wilayah irigasi krueng pase umumnya bertani.
“Ketika masyarakat tidak bisa turun ke sawah, bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat bergantung pada sektor pertanian,” tandasnya.
Menurutnya, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi.
Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak petani yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah. “Artinya bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sembilan kecamatan,” ucap Khatami.
Untuk itu kata Khatami, masyarakat dan mahasiswa Aceh Utara menunggu kebijakan Pj Bupati terkait Bendung Krueng Pase.
“Jika Pj bupati Aceh Utara tidak mampu mengurus pembangunan Krueng Pase yang sudah jebol tersebut, mungkin kami kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat pengguna irigasi di wilayah 8 kecamatan Aceh Utara, akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengontrak pejabat Belanda untuk memimpin Aceh Utara ini,” tegasnya Khatami.
Dia juga mendesak Pj Bupati Aceh Utara agar mampu membangun kebutuhan-kebutuhan rakyat seperti irigasi, kereta api, dan proyek-proyek lainnya.
“Kami mendesak Pj Bupati Aceh Utara, buka mata dan hati untuk langsung merespon permasalahan bendungan Krueng Pase, melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut saat ini sangat menderita,” tutupnya. (Zulmalik)
