Surabaya,Harnasnews.com – Dengan adanya regulasi bebas visa bagi 169 Negara oleh Pemerintah Pusat, perlu dibutuhkan adanya kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah. Dibanding WNA, kedatangan para imigran memiliki kecenderungan yang paling besar, jauh lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang ada.
Menyikapi keberadaan WNA di wilayah Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya membentuk dan mengukuhkan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Tingkat Kota/Kabupaten Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto.
Tak hanya itu, pada tahun 2017 juga telah dibentuk 64 TIMPORA tingkat Kecamatan di wilayah kerja Kanim Surabaya, yang melibatkan unsur Imigrasi, Kecamatan, Koramil, Polsek dan Kesbangpol.
Dalam melakukan evaluasi kinerja TIMPORA, Kanim Surabaya menggelar Rapat Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing Kota Surabaya, di Isyana Ballroom Hotel Bumi Surabaya City Resort, Jl. Jend. Basuki Rahmat No.106-128, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Rabu (23/5/18).
Sesaat sebelum rapat, Kepala Kanim Surabaya M. Tamin Satiawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa, regulasi bebas visa bagi 169 negara yang diterapkan Pemerintah Pusat harus diimbangi dengan kewaspadaan petugas mulai dari pusat hingga wilayah terendah di kecamatan dan kelurahan.
“Kerja nyata yang terkoordinir antar instansi diharapkan dapat menangkal ekses negatif dan agar tidak terjadi pelanggaran dalam penangan orang asing yang masuk ke Indonesia,” ungkap mantan Kepala Kanim Tanggerang ini.
Tamin menjelaskan selain pengawasan, pembentukan TIMPORA ini bertujuan untuk mendapatkan data permasalahan yang aktual dan perkembangan terhadap keberadaan orang asing yang ada di wilayah.
