Ketua harian Sekolah Rakyat Indonesia (SRI), Eko Hadi, menegaskan penolakan kebijakan PTM di Kabupaten Bogor karena sistem tersebut belum dimungkinkan untuk dilaksanakan di saat grafik penularan dan penyebaran Covid-19 belum benar-benar turun, terlebih saat ini ditemukan virus varian baru Covid-19 bernama Corona B117.
” Banyak kajian yang harus dilakukan sebelum menjalankan kebijakan itu. Misalkan, kesiapan penyelenggara PTM dan apakah tren penurunan Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah sesuai standar WHO dan perlu diingat, ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat, dan hak anak mendapatkan pendidikan,” kata Eko.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Atis Taryana mengatakan, uji coba proses KBM tatap muka terhadap 170 sekolah di Kabupaten Bogor digelar selama satu bukan terhitung mulai 15 Maret-10 April 2021. Jika ada dalam perjalanan ada salahsatu siswa atau pendidik di salah satu sekolah yang terpapar COVID-19, maka secara otomatis proses PTM di sekolah tersebut dihentikan.
“Karena memang di dalam ketentuan juklak juknis pun, apabila terjadi konfirmasi di satuan pendidikan ini secara otomatis PTM dihentikan untuk satuan pendidikan yang terkonfirmasi,” kata Atis.
Ia menjelaskan, pada intinya yang penting ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan PTM. Pertama, kesiapan dari satuan pendidikan tsb untuk melakukan PTM ini. Kedua, kesiapan sapras untuk mendukung prokes. Ketiga izin dari orangtua, juga dari komite sekolah. Keempat, izin dari pemerintah daerah. Meski demikian, PTM ini dikembalikan kepada orangtua masing-masing karena pihak sekolah tidak memberikan sanksi jika ada murid yang tetap memilih belajar secara online.
” Kami berharap PTM tidak menambah penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan pengawasan ketat oleh pihak sekolah ketika siswa berada di sekolah, dan pengawasan ketat orangtua terhadap anaknya ketika di luar sekolah,” jelasnya. (RFS)
