Senada dengan Pemda Jatim, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga memastikan akan memaksimalkan usulan formasi PPPK pada 2023.
“Tahun ini kita ajukan 1.300 formasi PPPK. Jumlah ini merupakan kekurangan dari guru honorer yang ada di Kota Palembang yang belum jadi PPPK,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ansori.
Berdasarkan data yang ada, kebutuhan guru Kota Palembang sebanyak 4.256 orang sedangkan yang baru terserap menjadi guru PPPK pada tahun lalu sebanyak 2.900 orang.
Tak hanya Jatim dan Palembang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Sugianto turut menyambut positif rencana pemerintah menghapus tenaga non-ASN mengingat tenaga pendidik di Kabupaten Karimun masih banyak yang berstatus honorer.
Sugianto berharap seluruh guru honorer di Kabupaten Karimun dapat terakomodasi pada seleksi tahun 2023 dan diangkat menjadi guru PPPK tahun 2024 terutama untuk mengisi kekosongan formasi mulai PAUD hingga SMP.
“Insya Allah pada Agustus 2023 mendatang kita kembali mengusulkan sebanyak 330 formasi honorer untuk diangkat menjadi PPPK di tahun 2024,” kata Sugianto. (qq)
