JAKARTA, (Harnasnews.com) – Kalau pemerintah bilang itu hoaks versi pemerintah, ya, berarti hoaks. Kenapa membantah lagi? Itulah sebuah lontaran pesan dari seorang menteri komunikasi yang dimuat di beberapa media baru-baru ini.
Pernyataan tersebut berpotensi seolah memposisikan pemerintahan sebagai penafsir tunggal dan atau pemonopoli kebenaran di ruang publik.
“Akibatnya, muncul berbagai pandangan yang kontra. Saya belum menemukan yang pro,” ujar Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing pada Minggu (18/10)
Tentu, pandangan menteri tersebut tidak dikehendaki pencetus dan para pejuang demokrasi yang mengedepankan kesetaraan komunikasi pada semua konteks sosial. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden yang mengangkat menteri yang bersangkutan sangat tidak menghendaki demikian, karena mereka dipilih oleh rakyat melalui demokrasi.
