Ketua DPD Dukung Pembangunan Pos-Pos Penjagaan di Daerah Perbatasan
“Tak boleh diabaikan juga, pemprov memberikan advokasi atau pendampingan hukum bagi masyarakat yang telanjur terkena kasus lintas batas,” ucapnya.
Wilayah perairan Sei Ular sendiri terbelah dua. Bagian sungai yang lebih dalam merupakan wilayah Malaysia. Di wilayah perairan tersebut, sering terjadi penangkapan warga Nunukan oleh polisi Malaysia dengan tuduhan melintas batas negara.
Kasus tersebut sering terjadi, Pemkab Nunukan berinisiatif membangun pos jaga di pinggir sungai, tak jauh dari lokasi rawan itu.
“Untuk meminimalisasi kasus lintas batas, kami apresiasi inisiatif pemprov tersebut. Memang tidak bisa menunggu bantuan pusat karena akan cukup lama, bisa 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Akan tetapi, kami akan dorong semoga pembangunan pos penjagaan permanen bisa disegerakan oleh pemerintah pusat,” katanya, dilansir dari antara.
Apalagi pos penjagaan tersebut, menurut dia, penting bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak.
“Misalnya, ketika ada warga sakit yang harus secepatnya dibawa berobat ke rumah sakit, atau hal urgen lain yang harus menunggu pengawalan aparat terus,” katanya.(qq)
