“Tujuan saya ke Mabes Polri hari ini untuk melaporkan video viral yang dilakukan Bapak Bupati Alor Amon Djobo yang telah mempermalukan kami dalam hal ini Ibu Mensos, saya sebagai Ketua DPRD Alor dan dua staf Kemensos,” kata Enny di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
Enny menjelaskan aduan yang disampaikannya terkait video Bupati Alor yang viral sedang memarahi staf Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma, karena membagikan bantuan program keluarga harapan (PKH) melalui partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor di wilayah daerah pemilihannya (dapil).
Menurut dia, Bupati Alor diduga melakukan ujaran kebencian atau penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah maupun pernyataan hoaks, dan pengancaman.
“Makanya, saya hadir ke sini untuk konsultasi ke Mabes Polri terkait masalah yang viral. Ini sangat malu dan kata-katanya sangat jorok, apalagi kita orang NTT pasti semua tau dengan bahasa makiannya itu sangat memalukan kaum perempuan,” kata anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan.
Enny menyebutkan langkah hukum yang diambilnya lantaran ada desakan dari masyarakat NTT yang resah, termasuk warga NTT yang di Jakarta, Yogyakarta maupun Jawa Timur.
Terlepas dari itu, Bupati Alor telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa video viral tersebut.
