JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memandang perlu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyelesaikan hambatan komunikasi dan penyelesaian tanah Ibu Kota Negara (IKN) dengan warga setempat, tanah adat, hingga kesultanan.

Yanuar Prihatin menilai pergantian Menteri ATR/Kepala BPN menyiratkan pesan bahwa Presiden Jokowi menghendaki agar target di bidang pertanahan lebih bisa dijamin untuk dicapai.

“Soal tanah IKN harus dituntaskan segera. Presiden sepertinya menangkap bahwa tanah IKN ternyata belum clear and clean. Masih ada hambatan komunikasi dan penyelesaian tanah IKN dengan warga setempat, tanah adat, hingga kesultanan,” kata Yanuar di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan tanah IKN merupakan salah satu persoalan mendesak yang harus diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN.

Dikatakan pula bahwa jabatan Menteri ATR yang diemban oleh seorang mantan Panglima TNI diharapkan persoalan tanah IKN bisa dituntaskan lebih cepat, damai, dan opsi penyelesaiannya bisa diterima semua pemangku kepentingan terkait.

“Yang lebih penting dari semua itu adalah target pencapaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam sisa masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2024. Pergantian menteri ini menyiratkan bahwa Jokowi menghendaki agar target di bidang pertanahan lebih bisa dijamin untuk dicapai,” ujarnya, dikabarkan dari antara.