JAKARTA, Harnasnews – Komite I DPD RI berkomitmen terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer, ini menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan-nya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang membahas mengenai calon pegawai negeri sipil (CPNS), tenaga honorer, hingga PPPK di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Meski menyayangkan tidak dilibatkan-nya DPD RI dalam penyusunan revisi UU ASN yang baru, Fachrul menyebut bahwa Komite I DPD RI tetap serius dalam mencari solusi memperjuangkan nasib tenaga hononer di daerah.
Dia mengatakan bahwa Komite I DPD RI juga meminta Kementerian PAN-RB untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik (guru dan dosen), dan Satpol PP untuk diprioritaskan menjadi PPPK, terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), serta otonomi khusus.
“Komite I mendukung Kementerian PAN-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045,” kata Fachrul Razi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa rapat dengan Menpan-RB itu sangat penting dalam rangka memperjuangkan nasib para tenaga honorer.
