SURABAYA, Harnasnews – Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman demokrasi dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif,partisipatif, dan adil, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bekerja sama dengan Gerakan Gusdurian (Gerdu) Suroboyo menyelenggarakan seminar bertema ‘Indonesia Rumah Bersama: Memperluas Ruang Demokrasi’.
Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa Untag Surabaya dan masyarakat umum yang berlangsung di Auditorium lantai enam Gedung R. Ing. Soekonjono Untag Surabaya pada hari Senin, (11/12).
Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya,J. Subekti, S.H., M.M. menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara ini sebagai implementasi nilai konstitusi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
“Seminar yang diadakan oleh Gusdurian Suroboyo ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua akan esensi demokrasi yang terwujud dalam sila keempat Pancasila,” jelasnya.
Menurut J. Subekti, kelancaran demokrasi di Indonesia dapat terwujud apabila tiga pilar utama pelaksana demokrasi dapat berjalan seiring. “Infrastruktur politik, budaya politik, dan lembaga politik merupakan pilar-pilar demokrasi yang sangat dibutuhkan saat ini,” tambahnya.
Penggerak Komunitas Gusdurian Suroboyo,Dita Anis Zafani, M.E bertindak sebagai moderator kegiatan yang menghadirkan pemateri pertama dari Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya,Dr. Merry Fridha Tri Palupi, M.Si.
Pada materi yang dipaparkan, Dr. Merry menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia dalam paparannya. Dr. Merry berharap agar generasi Gen Z, yang kini memiliki hak pilih, memilih dengan cermat. “Pemilu di Indonesia ini sifatnya terbuka, namun saat ini ada pergeseran pola demokrasi yang disebabkan ketidak bebasan pers, budaya anti-kritik dan partisipasi politik yang rendah.
Maka dari itu, untuk generasi sekarang harus seksama, karena nasib bangsa ada di tangan kalian,”paparnya.
Dr. Merry juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam memajukan bangsa melalui demokrasi.
“Dalam perspektif perempuan, mereka juga memiliki kapasitas untuk aktif dalam sistem demokrasi Indonesia. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki; sebaliknya, hal ini seharusnya menjadi penguatan bagi demokrasi untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, acara ini juga menyajikan Abdul Gafur, S.Stp., M.Si., Penanggung Jawab Tim Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Jay Akhmad, Direktur Eksekutif Yayasan Bani KH. Abdurrahman Wahid, sebagai pemateri.(PUL)
