Konflik Golkar Kota Bekasi Bisa Berdampak Pada Elektabilitas Airlangga
JAKARTA, Harnasnews.com – Dualisme kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi memasuki babak baru.
Dimana kubu Nofel Saleh Hilabi melakukan gugatan ke Mahkamah Partai (MP) atas kepengurusan Ade Puspitasari yang dipilih secara aklamasi melalui Musda Golkar pada 29 Oktober 2021 lalu.
Konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu pun mengundang perhatian sejumlah kalangan. Saling klaim terkait siapa yang peling mendapatkan legitimasi dari kader Golkar maupun DPP, dilakukan oleh kedua kubu tersebut.
Menanggapi konflik di internal Partai Golkar Kota Bekasi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof.Cecep Darmawan mengatakan, kedua belah pihak yang berseteru sebaiknya duduk bersama agar mendapatkan solusi yang terbaik guna kepentingan partai lebih luas.
Selaku ilmuan, Prof.Cecep melihatnya bahwa fenomena ini bisa saja terjadi. Hal itu terkait dengan perebutan kekuasaan. Sebab partai itu merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh kekuasaan.
“Setuju atau tidak setuju, partai itu sebaga instrumen dari kekuasaan. Oleh karena itu wajar berbagai pihak untuk memperebutkan itu,” kata Cecep kepada Harnasnews, Sabtu (27/11/2021).
Prop.Cecep mengatakan, yang harus dipertimbangkan oleh para kader Golkar adalah bahwa bangsa ini adalah negara hukum. Oleh karenanya setiap kader harus patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Kemudian di dalamnya ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Mahkamah Partai (MP). Jadi kata Prof. Cecep, jika rerjadi perselisihan seharusnya dikembalikan pada aturan internal partai tersebut.
“Itu kan persoalan internal partai. Jadi, alangkah baiknya DPP Golkar, DPD Tingkat I, dan DPD Golkar Kota Bekasi untuk duduk bersama untuk mencari solusi. Di situ bukan bicara siapa menang dan siapa kalah, tapi siapa yang memenuhi syarat-syarat ketentuan partai,” jelas Prof.Cecep.
Dikatakannya, setelah disepakati menurut AD/ART partai, maka DPP Golkar dapat mengambil keputusan siapa yang berhak menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
“Karena saat ini kedua belah pihak saling klaim. Yang A mengklaim dan yang B mengklaim paling berhak memimpin, dan hal itu sangat tidak bagus dalam dinamika Partai Golkar itu sendiri,” katanya.
Dengan segudang pengalaman yang pernah dihadapi dinamika di internalnya, Cecep yakin Partai Golkar dapat mengatasi persoalan kknflik Golkar di Kota Bekasi.
Kendati demikian, kata Prof. Cecep dengan adanya dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar, besar maupun kecilnya sangat mempengaruhi elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden di 2024 mendatang.
Oleh karenanya, Cecep mengatakan, bila Partai Golkar menginginkan kemenangan maka partai ini harus membangun soliditas dari atas hingga akar rumput.
”Jadi yang diutamakan dalam konflik ini adalah kepentingan partai. Bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini yang seharunya menjadi point semua pihak untuk menurunkan ego masing-masing,” katanya.
Sebab, jika konflik ini terus dibiarkan, bukan saja merugikan internal partai, kelompok lain juga bisa tidak simpatik terhadap Partai Golkar.
“Jadi supaya tidak ada pihak ketiga, DPP Golkar harus mencari titik temu. Persoalan konflik ini jangan dibiarkan. karena bisa saja akan menjadi efekdomino bagi Partai Golkar itu sendiri,” pungkas Cecep.
