“Kalau ada anggaran pemeliharaan untuk meubelair setiap tahun, seharusnya meubelair milik setda tidak ada yang rusak, dan tak usah lagi membeli meubelair yang baru,” ujar Uchox.
Oleh karena itu, CBA meminta agar aparat hukum seperti KPK menyelidik pengadaan atau “borongan” Meubelair setda Kota Bekasi tersebut.
CBA meminta KPK menelusuri harga perunit Meubelair tersebut. Karena menurut data yang diterima oleh CBA harganya meubelair tersebut memang berbeda beda.
“Ada harga meubelair perunit sebesar Rp.3.3 juta perunit. Ada juga sebesar Rp.2.3 perunit, dan harga yang paling tinggi Perunit adalah sebesar 3.8 juta,” tuturnya.
Untuk itu, Uchok meminta KPK segera melakukan pemanggilan kepada sekretaris daerah Kota bekasi untuk diminta keterangan atas harga meubelair yang berbeda beda tersebut serta menjelaskan perihal perbedaan harga. (Mhd)
