Dipersidangan dan dalam pledoi, menurut Ali, Andri Wibawa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
“Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya pemberian ‘fee’ 6 persen dari terdakwa MTG kepada AA Umbara. Kami mengajak masyarakat bisa mengeksaminasi putusan ini sebagai pembelajaran sekaligus langkah korektif jika ditemukan adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi,” ujar Ali.
Dalam dakwaan yang disusun jaksa KPK disebutkan AA Umbara, Totoh Gunawan dan Andri Wibawa diduga terlibat korupsi dalam pengadaan barang untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat.
AA Umbara disebut ikut campur tangan dalam pengadaan barang melalui perusahaan milik M. Totoh Gunawan serta perusahaan yang disiapkan oleh Andri Wibawa melalui Denny Indra Mulyawan, Hardy Febrian Sobana, dan Diane Yuliandari.
Andri Wibawa merupakan anak Aa Umbara, sementara Diane Yuliandari merupakan istri siri Aa Umbara. Namun, hakim menilai dakwaan tersebut tidak terbukti.
“Menyatakan terdakwa M. Totoh Gunawan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dalam dakwaan, dua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Surachmat di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis.
Sedangkan Aa Umbara yang menjalani sidang terpisah dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Aa Umbara juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2,7 miliar subsider 1 tahun penjara.(qq)
