Komitmen terhadap open government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan perwakilan Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI), di Jakarta, Selasa.
“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi terkait open government,” kata Moeldoko dalam siaran pers KSP.
Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret.
Dia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan kementerian/lembaga terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.
Penyelesaian konflik agraria ini menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Presiden menghendaki melalui Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.
“Selain itu, implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dimana KSP sebagai tim nasional juga senantiasa melibatkan elemen masyarakat sipil baik dalam implementasi maupun monitoring dan evaluasi aksi stranas,” jelasnya.
Moeldoko juga menambahkan bahwa program KSP Mendengar menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak anti-kritik. Program ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya.
