“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui Program KSP Mendengar kita buktikan bahwa kita tidak anti-kritik,” kata Moeldoko, dilansir dari antara.
Kepala Staf juga menyampaikan bahwa perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan open government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia.
Ia pun berharap agar program-program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi dan pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.
Sebagai informasi, indonesia merupakan salah satu negara penggagas open government partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011.
OGP sendiri adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan bertanggung jawab.
OGP merencanakan untuk mengadakan Global Summit pada bulan Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.
Utusan OGP untuk Indonesia Yanuar Nugroho mengatakan keterbukaan merupakan salah satu warisan terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dan seterusnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tingkat transparansi dan keterbukaan pemerintah Indonesia yang baik juga terlihat dari program vaksinasi nasional.
“Kita memiliki leverage yang kuat dalam hal vaksinasi dan ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu negara yg terbuka dan transparan dalam respon pandemi COVID-19,” ujar Yanuar.(qq)
