Kunjungi Belu, Mensos Serahkan Bansos PKH 22,2 Milyar
Belu, NTT,Harnasnews.Com – Menteri Sosial Idrus Marham mengunjungi Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Salah satu agenda dari kegiatan adalah penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 11.711 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Saya berharap keluarga penerima bansos PKH dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga anak-anaknya menjadi sehat dan pintar,” ujar Idrus 5 April 2018.
Sesuai dengan Nawacita yang ketiga Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Pemerintah berkomitmen untuk membangun wilayah terdepan dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, agar masyarakat di wilayah terdepan itu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” katanya.
Wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi “jendela” atau “show windows” Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI.
Terdapat 41 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berada di 13 wilayah Provinsi yang tersebar dari Aceh yang berbatasan langsung dengan Malaysia sampai Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. “Saya memulai kunjungan dari Kabupaten Belu, selanjutnya secara bertahap semua akan saya kunjungi untuk memastikan bahwa bansos yang dialokasikan untuk daerah-daerah perbatasan tersalurkan sesuai dengan ketentuan,” terangnya.
Menteri Sosial dan rombongan memulai kunjungan dengan mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Desa Dirun dan Desa Maudemu, Kec. Lakmanen Kabupaten Belu yang merupakan wilayah perbatasan dengan Timor
Di desa Maudemu Kecamatan Lakmanen, Mensos menyerahkan berbagai bantuan sosial diantaranya bansos PKH untuk 11.711 keluarga senilai 22,2 milyar, bantuan beras sejahtera untuk 14.180 keluarga senilai 18,1 milyar, Bantuan Hibah Dalam Negeri senilai 180 juta, Bantuan Alat Bantu Disabilitas untuk 24 jiwa senilai 28,5 juta, Bantuan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia senilai 7.5 juta, Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak untuk 153 anak senilai 150 juta, Bantuan Sosial Komunitas Adat Terpencil senilai 225 juta, Bantuan Lembaga Lainnya senilai 1 milyar.
Selain itu, Mensos juga menyerahkan bantuan Kearifan Lokal Sanggar Tari Lolok Desa Dirun senilai 50 juta dan bantuan keserasian sosial sosial senilai 150 juta. Bantuan keserasian sosial akan digunakan untuk membangun Kapela atau rumah ibadah yang sekaligus akan dilakukan peletakan batu pertama oleh Mensos sebagai tanda dimulainya pembangunan Kapela atau tempat ibadah.
Idrus mengatakan bahwa penguatan kearifan lokal merupakan upaya membangun nilai-nilai budaya lokal sebagai media dalam pencegahan konflik sosial di masyarakat.
Turut mendampingi Mensos, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA. Dulung, Kepala Badan Diklitpensos Harry Z. Soeratin, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto serta para pejabat Eselon II terkait.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan bahwa cakupan PKH tahun 2018 untuk 41 Kabupaten/Kota di perbatasan antar negara sebanyak 384.004 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran lebih dari 727 milyar.
“Cakupan tersebut naik sebanyak 185.355 KPM dari tahun 2017 sebanyak 198.649 KPM,” katanya.
Untuk Kabupaten Belu, target PKH tahun 2018 bertambah sebanyak 6.682 KPM atau (130%)menjadi 11.711 KPM dari 5.029 KPM pada tahun 2017.
Untuk mengawal penyaluran bansos PKH, Kementerian Sosial juga telah menambah jumlah pendamping dari 814 orang tahun 2017 menjadi 1.924 orang pada tahun 2018 atau bertambah sebanyak 1.110 orang.
Begitu juga, lanjut Harry untuk pendamping tahun 2018 di Kabupaten Belu bertambah 26 orang menjadi 45 orang dari 19 orang pada tahun 2017.
Bansos PKH seluruhnya akan disalurkan dengan mekanisme non tunai oleh Himbara yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri.
“Untuk daerah kepulauan, BRI siap melayani dengan Kapal Teras BRI yang akan berkeliling ke pulau-pulau yang belum terjangkau perbankan dan juga V-sat, begitu juga BNI, BTN dan Bank Mandiri telah menyiapkan agen-agen untuk mencairkan bantuan di lokasi terdekat dengan tempat tinggal KPM,” papar Harry.
Di Kabupaten Belu, bansos PKH disalurkan oleh bank BRI dengan menggunakan V-sat, sehingga untuk daerah-daerah blank sport tetap bisa terlayani oleh perbankan.
BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN siap menyediakan EDC (red-Electronic Data Capture) off line dan diantara bank himbara sudah dimungkinkan interoperability. “Pencairan bansos dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa digunakan EDC yg berbeda asalkan sesama Himbara,” terang Harry.(Red/Dar/Dance)
