SUMBAWA,Harnasnews – Selain menuntun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam melaksanakan kewajibannya selama menjalani pidana, Lapas Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB juga berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemenuhan hak-hak mereka, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak tersebut merupakan bagian integral dari HAM yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
Sejalan dengan hal tersebut Lapas Sumbawa Besar menjalin kemitraan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, mencakup penyediaan bahan bacaan bagi warga binaan di Lapas.
Kalapas Sumbawa Besar melalui Kasubsi Bimkemaswat Ahmadan dalam lawatannya ke Kantor Dispusip mengungkapkan bahwa upaya pemenuhan hak warga binaan tak akan berjalan dengan baik jika hanya dilakukan oleh Lapas sendiri, untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan stake holder lainnya seperti Pemerintah Daerah.
“Kita tidak bisa sendiri, untuk itu kita jalin kerjasama agar program yang kita jalakan bisa optimal.” ujarnya, Selasa (08/02).
Kerjasama ini lanjut Ahmadan, sejatinya sudah berjalan beberapa tahun ini, namun saat ini dilakukan dengan lebih terstruktur dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama guna melegalisasi program ini.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, H. Sahril mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memastikan masyarakatnya memperoleh pendidikan dan pengajaran yang memadai. Keberadaan mereka di dalam Lapas tak membuat tanggung jawab tersebut menjadi lepas.
“Walaupun mereka ada di dalam lapas, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab juga karena ini kaitannya dengan pendidikan, kita berupaya seluruh lapisan masyarakat bisa mendapat pendidikan yang cukup.” ujar Sahril
Sahril menuturkan bahwa perjanjian ini menjadi dasar pihaknya mengambil kebijakan yang akan direalisasikan dengan memastikan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan Lapas tercukupi. (Herman/Hms)
