Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2017 Mendapat Opini WTP dari BPK
Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyatakan, terdapat empat variabel utama yang menjadi tolak ukur dalam audit laporan keuangan. “Pertama, bagaimana semua aspek keuangan diungkapkan, Kedua kecukupan data, jadi semua kegiatan pekerjaan itu harus bisa terakses oleh auditor. Ketiga, efektivitas pengendalian internal dalam hal ini oleh Inspektur Jenderal, dan terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Rizal Djalil menegaskan bahwa semua langkah audit tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, standar operasi prosedur dan kode etik auditor. “Kami sudah melakukan audit komprehensif terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR, salah satunya untuk memastikan dana besar yang dipercayakan, berjalan sesuai program. Opini WTP yang didapat Kementerian PUPR merupakan buah dari kerja keras sesuai prosedur,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia memberikan contoh salah satu hasil audit pada proyek preservasi jalan di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.
“Audit Jalur Pantura bersifat komprehensif, layak menjadi contoh bagi audit internasional. Karena audit yang dilakukan tidak hanya melihat aspek teknis, namun juga aspek sosial, kultural, ekonomi, bahkan memperhitungkan aspek transportasi truk-truk besar yang menggunakan jalan tersebut,” tutur Rizal.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto , Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lolly Martina Martief dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PUPR. (Red/Ed)
