“Setelah reformasi, kami punya standpoint yang berbeda menjadi lembaga dakwah yang mengayomi seluruh elemen masyarakat sehingga tidak menjadi underbow dari parpol mana pun,” tegasnya, dilansir dari antara.
Ia mempersilakan warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi secara bebas dan rasional, termasuk dalam memiliki calon wakil rakyat maupun calon presiden.
“Soal pilihan-pilihan politik, dipersilakan. Kami berusaha menjadi organisasi dakwah yang modern berdasarkan rasionalitas meskipun membutuhkan proses,” kata Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang itu.
Seiring dengan itu, LDII juga membebaskan warganya untuk maju dalam kancah berbagai kancah perpolitikan, seperti jadi wakil rakyat dan kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur.
Saat ini, kata dia, warga LDII sudah tersebar di berbagai parpol, seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, dan juga sudah ada yang memegang jabatan sebagai kepala daerah.
“Ada warga LDII jadi caleg Partai Golkar di Klaten, di Wonogiri, ada juga dari PDI Perjuangan di Wonogiri, di Klaten ada dari Gerindra. Bisa dikatakan ada di mana-mana, tetapi tidak ke mana-mana,” pungkas Singgih. (qq)
