JAKARTA, Harnasnews.com – Legislator DKI Jakarta mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Hal ini menyusul insiden kecelakaan maut yang menewaskan dua orang di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Senin (25/10/2021) pagi lalu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim mengatakan, DPRD DKI dan Pemprov DKI telah mengucurkan dana subsidi untuk Transjakarta sekitar Rp 1 triliun lebih pada 2021. Terbaru, pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp 775 miliar kepada Transjakarta melalui pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD perubahan 2021.
“Inspektorat dan BPK harus turun dalam kondisi Transjakarta yang seperti ini. Periksa kelaikan bus, perekrutan sopir dan lain sebagainya,” ujar Afni dari Fraksi Demokrat pada Rabu (27/10/2021).
Afni mengatakan, subsidi diberikan untuk menunjang berbagai keperluan operasional Transjakarta, seperti membayar gaji karyawan dan sebagainya. Termasuk, kata dia, meringankan tarif bus selama ini, sehingga setiap penumpang hanya dibebankan Rp 3.500 per orang.
“Kejadian ini memberikan citra yang buruk kepada pemerintah, dalam hal ini DPRD dan Pemprov DKI. Karena tujuan subsidi itu kan agar masyarakat yang naik Transjakarta bukan sekadar transportasi massal, tapi aman dan nyaman,” kata Afni.
