“Yang menyuling air laut menjadi air bersih adalah PAM. Karena disini air laut berubah menjadi air tawar, jadi alatnya berbeda dengan yang ada di darat.
Jadi harus ada subsidi silang. Di pulau, PAM tidak ambil keuntungan, umpama di darat per 1 kubik Rp 1.500, di Pulau harus beda. Disini kan cuma 28 ribu warganya, harusnya PAM sebagai bagian dari Pemprov DKI mempunyai perbandingan. Subsidi lah mereka. Karena disini warga mayoritas nelayan, beda dengan di darat. Minimal PAM punya subsidi silang,”bebernya.
Politisi dapil Jakut yang sudah 3 periode ngantor di Kebon Sirih juga menyoroti kapal ambulance jenazah yang sangat dibutuhkan warga.
“Sudah dianggarkan karena Covid maka tidak terserap dengan baik. Tahun 2021 akan dianggarkan kembali. Kapal ambulance jenazah sangat dibutuhkan warga, karena RSUD bukan disini melainkan di Koja atau Cengkareng. 2021 harus terealisasi kapal ambulace jenazah dan dermaganya,” tegasnya.
Sementara itu, asisten pemerintah kabupaten (pemkab) kepulauan Seribu, Iwan menambahkan karena kepulauan seribu sudah di tetapkan sebagai KSPN, wisatawan kita harapkan tidak hanya stay pada satu pulau saja.
“Sementara dengan kondisi sekarang, belum adanya konektivitas antar pulau membuat wisatawan cenderung hanya berada di satu pulau tertentu saja. Harapan kita untuk meningkatkan perekonomian warga kita juga ini terkonektivitas dalam arti tersedia kapal, tersedia juga lalu lintas malam. Ini harapan kita,”ungkapnya
Reses tersebut dihadiri pula, Rauf (Kasudin SDA Pulau Seribu), Joko
(Kasudin Lingkungan Hiudp),
Andi Mukdar (Wakil Camat Pulau Seribu) dan puluhan warga Pulau Panggang.(sof)
