SUMBAWA,Harnasnews.com – Lembaga Pemantau Kebijakan Pembangunan Daerah (LPKPD), Provinsi NTB mengadukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA),Kabupaten Sumbawa terkait dugaan korupsi BOKB seniliar Rp 2,6 Milyar ke Diskrimsus Polda NTB.
Ketua LPKPD NTB Abdul Gafur, SH kepada wartawan media (7/7/2020) ini menjelaskan dalam kasus dugaan korupsi ada beberapa kegiatan yang sengaja dilakukan oleh dinas PPKBPPPA.
“Misalnya pada kegiatan balai penyuluhan KB itu dianggarkan Rp 1,2 miliar lebih. Dan dugaan nilai kerugian pada program tersebut mencapai Rp 500.000.00,”ungkapnya.
Lanjutnya, kemudian pada kegiatan pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis. Dalam kegiantan tersebut dianggarkan senilai Rp 780 juta lebih. Dan nilai kerugiannya mencapai Rp 154 juta.
Tambah Gafur, sedangkan pada kegiatan advokasi dan penggerakan tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga itu dianggarkan senilai Rp 3,1 miliar.
“Nah pada kegiatan ini kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,9 miliar,”tandasnya.
Sambung Gafur jadi untuk total yang kami laoprkan ke Dirkrimsus polda NTB pada kasus BOKB di Dinas PPKBPPPA tersebut adalah Rp 2,6 miliar”katanya.
Seperti diketahui kasus dugaan korupsi BOKB pada dinas PPKBPPPA tersebut yang diadukan oleh ketua LPKPD-NTB tersebut saat itu terjadi pada 2018 lalu. Dan ketua LPKPD sudah mengadukan kasus tersebut ke Diskrimsus polda NTB pada 26 juni 2020 lalu.(Herman)
