“Kita harus mampu mewujudkan pariwisata yang berkualitas dengan mengedepankan kepentingan bersama. Kita harus bekerja sama-sama, terlebih masih ada beberapa isu yang memerlukan perhatian pemerintah,” katanya dalam Rakornas Lima DPSP bertajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Transformasi dan Pengembangan Pariwisata Berkualitas secara Berkelanjutan” yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu.
Luhut menuturkan beberapa isu yang dimaksud mencakup penyelesaian lahan, terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di lima DPSP yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Ia menuturkan DPSP akan memberi dampak besar bagi Indonesia. Namun, sejalan dengan hal tersebut, percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian perlu tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan atau dengan kata lain dilakukan berlandaskan prinsip eco-tourism.
“Kita harus kerja nyata dan buktikan kalau kita bisa buat pariwisata yang berkualitas,” tegasnya, dilansir dari antara.
Menutup Rakornas, Luhut menegaskan kembali akan perlunya kerja tim yang baik dan kompak agar Indonesia mampu menjadi negara yang luar biasa.
“Eksekusi itu kuncinya. Saya minta semua dilakukan secara detil,” pintanya.
Para pihak pun sepakat akan bekerja sama untuk menyukseskan pengembangan lima DPSP, termasuk mengenai jumlah penduduk yang tervaksinasi dan jumlah infrastruktur kesehatan.
Dalam Rakornas, diperkenalkan pula aplikasi untuk memantau proyek pengembangan DPSP bernama Tomps. Dengan adanya aplikasi tersebut, kini pemantauan dapat dilakukan secara digital.
Menurut Luhut, platform tersebut akan mendorong rampungnya proyek pengembangan di destinasi tertentu.
“Kami sudah buat platform di mana kita bisa evaluasi setiap progres proyek yang dibuat di masing-masing. Saya pikir itu akan membantu kami untuk lebih membuat tuntas pekerjaan yang diperintahkan oleh Presiden dalam rangka penyelesaian tugas untuk lima DPSP tadi,” kata Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo mengatakan adanya platform pemantauan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah memantau langsung progres pembangunan di wilayahnya.
“Kita mungkin akan diberikan password masing-masing dipegang sehingga progres bisa cepat kita lakukan. Ini sebagian ternyata terlaksana cukup bagus, kita tinggal manajemen dan create event,” kata Ganjar.(qq)
