
“(Kami) Meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 318 juta, mencabut hak politik pada Neneng,” ujar jaksa KPK itu.
Menanggapi tuntutan itu, Neneng Hasanah Yasin hanya tersenyum kecil. Ia baru saja melahirkan bayi. Usai sidang, Neneng Hasanah Yasin tidak mengomentari sedikitpun atas tuntutan jaksa KPK itu.
“Terima kasih, ya terima kasih,” kata Neneng.
Adapun empat terdakwa lainya yakni eks Kepala Damkar Sahat Banjarnahor, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili, dituntut enam tahun pidana penjara, denda Rp 200 juta.
Terdakwa Dewi Tisnawati diharuskan membayar uang pengganti Rp 80 juta subsidair 7 bulan dan Sahat Banjarnahor harus mengganti Rp 50 juta subsidair enam bulan.
Uang suap terbukti diberikan Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, Taryudi atas perintah Billy Sindoro. Ke empatnya sudah divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. (Sygy)