Adapun sejumlah tuntutan LSM Tri Nusa kepada KPK untuk mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Bekasi antara lain:
- Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Rp6,8 Miliar. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dana hibah sebesar Rp6,8 miliar dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). LSM Tri Nusa menuntut KPK agar segera menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
- Kasus Surat Edaran PM. 05.02/SE-13/DPMD/2023. Di mana berdasarkan investigasi, Tri Nusa mengendus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat edaran ini, yang melibatkan Kepala Desa Muktiwari dan pihak swasta. Isu tersebut dinilai telah menimbulkan permasalahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di desa tersebut.
- Mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi pengelolaan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Hal itu dilatarbelakangi tantaran adanya ketidakjelasan penetapan target retribusi yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, LSM Tri Nusa meminta BPK untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap dinas tersebut.
Semantara itu, Ketum DPP Tri Nusa H. Rahmat Gunasin mengapresiasi sikap tegas KPK yang berani mentersangkakan salah satu calon kepala daerah (cakada) yang telah terindikasi kuat terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
“Kami mengapresiasi langkah KPK yang telah bertindak tegas dan transparan dalam memberantas korupsi, khususnya dalam proses pilkada. Ini adalah harapan bagi masyarakat agar para calon pemimpin daerah yang terpilih benar-benar bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung dengan damai tersebut mendapat perhatian dari publik dan aparat kepolisian yang berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif. **
