JAKARTA, Harnasnews – Satu persatu mantan pejabat di era pemerintahan presiden Joko Widodo memberikan kesaksiannya soal bagaimana pengalamannya ketika mendapatkan tekanan dari istana.
Sebelumnya, mantan ketua KPK Agus Raharjo mengaku dimarahi oleh presiden Jokowi lantaran mengurut kasus e-KTP, bahkan presiden meminta kepada Agus agar menghentikan kasus megakorupsi yang merugikan keuangan negara tersebut.
Belum reda soal pernyataan Agus Raharjo, mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga mengaku mendapat tekanan dari istana setelah dirinya mengungkap kasus yang sempat mencuat di ruang publik, yakni “Papa Minta Saham”.
Sudirman membeberkan pernah dimarahi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dalam kaitan renegosiasi kontrak Freeport yang menyeret nama Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Saat itu, Sudirman menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saya juga punya pengalaman yang mirip. Di tengah-tengah proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Presiden Joko Widodo memanggil saya dan marah.” kata Sudirman melalui keterangan resminya, kemarin.
Pernyataan dua tokoh tersebut seolah membuka “Kotak Pandora” bagaimana gaya kepemimpinan presiden Jokowi yang selama ini dielu-elukan, bahkan berdasarkan hasil survei menunjukkan trend yang positif. Namun hasil survei tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya.
Baru-baru ini juga Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menceritakan bagaimana proses dirinya saat direshuffle dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agama. Yang ramai dibicarakan adalah hal tersebut terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI).
Dalam podcast di kanal YouTube EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Fachrul menceritakan bagaimana dirinya bisa direshuffle Jokowi pada akhir 2020. Ia mengatakan saat seminggu sebelum dirinya direshuffle ada rapat kabinet dengan topik khusus yakni pembubaran FPI.
“Pada saat seminggu sebelum saha reshuffle, ada rapat kabinet topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja hadir,” ucap Fachrul Razi.
Menurut Fachrul, semua menteri serta kepala badan dan lembaga dalam rapat kabinet tersebut memiliki satu suara untuk bubarkan FPI.
Namun hanya dirinya satu-satunya menteri yang menolak pembubaran FPI.
“Jadi pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satu pun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya saya satu-satunya yang sampaikan itu (penolakan pembubaran FPI),” ungkapnya.
Fachrul menjelaskan 3 hari setelah dirinya direshuffle, FPI dibubarkan. Ia mengaku senang bahwa FPI dibubarkan bukan pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama RI.
Namun, kata dia, terkait dengan, alasan sebenarnya ia diganti tentu hanya Presiden Jokowi yang tahu.
“Alasan pasti saya pikir yang tahu bapak Presiden, karenanya pada pembukaan penjelasan saya (di podcast), saya katakan “Saya cerita saja, ya, sangat mungkin terkait dengan itu”. Artinya sangat mungkin terkait dengan persoalan FPI itu,” ujar Mantan Menteri Agama RI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi melalui pesan singkat yang dikutip dari Kumparan, Ahad (3/12/2023).
Pemerintah mengumumkan pembubaran FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12/2020).
Enam pejabat saat itu yang menandatangani SKB tersebut yaitu: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Selain itu, hadir pula Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. Namun dalam pertemuan itu tidak ada Menteri Agama. *
