Masa Waktu Habis, Belasan Rekanan Belum Kembalikan Hasil Temuan BPK ATT RSUD Sumbawa
SUMBAWA, Harnasnews – Masa tenggat waktu pengembalian kerugian negara dari hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Indonesia (BPK-RI) hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas manajemen pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Sumbawa tahun 2022 lalu mencapai sekitar Rp 1,6 Miliar lebih sesuai dengan LHP BPK-RI dilakukan selama dua bulan telah lewat batas akhir 19 Agustus lalu.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa I Made Patrya S.AP ketika dikonfirmasi Selasa (22/8), membenarkan terkait dengan tindak lanjut LHP BPK-RI atas ATT BLUD RSUD Sumbawa tahun 2022 lalu itu, sejauh ini masa tenggat waktu bagi pengembalian kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,6 Miliar lebih itu dua bulan diaakui memang sudah lewat 19 Agustus, dengan percepatan bagi penyelesaiannya secara menyeluruh hingga saat ini belum tuntas.
Adapun jumlah dana yang wajib dan harus dikembalikan sesuai dengan LHP BPK-RI itu terang Made Patrya, mencapai sekitar Rp 1,6 Miliar lebih oleh sejumlah pihak terkait terdiri dari adanya kemahalan harga sekitar Rp 1,1 Miliar, kekurangan volume sekitar Rp 309 Juta Lebih dan adanya kelebihan pembayaran fisik sekitar Rp 179 Juta lebih, dimana semua ini tentu menjadi tanggung jawab PPK (Mantan Direktur) RSUD Sumbawa Sumbawa dr.DHB bersama sejumlah pihak terkait lainnya termasuk 18 rekanan kontraktor yang telah menyatakan siap untuk melaksanakan sesuai dengan temuan yang tercantum didalam LHP ATT BLUD RSUD Sumbawa tersebut, ujarnya.
“Namun, dari hasil koordinasi dan evaluasi yang dilakukan dengan pihak RSUD Sumbawa, terkait dengan penyelesaian LHP BPK-RI itu hingga hari ini baru tercatat ada dua perusahaan rekanan kontraktor penyedia barang dan jasa pada RSUD Sumbawa itu yang telah mengembalikan temuan BPK-RI itu dengan nilai mencapai sekitar 30-an Juta, dan belasan kontraktor lainnya berjanji akan membayar setelah mendapatkan anggaran dari proyek lain yang dikerjakan,” tukas Made Patrya.
Menurutnya, berbagai upaya percepatan telah dilakukan dengan memanggil dan meminta pihak terkait untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI tersebut, namun faktanya hingga hari ini baru ada dua perusahaan yang melaksanakan kewajibannya, karena itu terkait masalah ini, maka penanganannya akan diserahkan kepada tim tindak lanjut Inspektorat Sumbawa untuk menuntaskan, pungkasnya. (HR)
