Masih Belum Dibayar, Para Vendor Warning Pemkot Bekasi Terkait Izin Pengelolaan Pasar Baru Jatiasih
BEKASI, Harnasnews – Vendor, subkotraktor dan supplier meminta kepada Pemkot Bekasi untuk mempertimbangkan dalam memberikan sertifikat laik fungsi (SLF) kepada PT Mukti Sarana Abadi dalam mengelola Pasar Baru Jatiasih.
Permintaan tersebut dilayangkan karena hingga detik ini PT MSA masih belum memenuhi kewajibannya membayar jasa terhadap para vendor, subkontraktor serta supplier sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.
Perwakilan vendor, Paskah Ria Pakpahan, menegaskan Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan tindakan hukum berupa teguran terhadap PT MSA yang sampai saat ini belum menyelesaikan kewajiban hukum tentang pembayaran pekerjaan jasa konstruksi.
Pemkot Bekasi justru menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas Pasar Baru Jatiasih, Kota Bekasi, atas nama PT MSA yang dapat membuat berita acara progres 100 persen atas pekerjaan konstruksi Pasar Baru Jatiasih tersebut.
“Sepengetahuan kami PT MSA tidak memiliki kualifikasi serta kompetensi dalam hal melakukan pengawasan dan penilaian jasa konstruksi sebagaimana dalam Pasal 47 sampai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang pelaksanaannya diatur dalam PP nomor 22 tahun 2020,” tutur Ria, Jumat, 15 September 2023.
“Atas dasar apa Pemerintah Kota Bekasi memberikan sertifikat laik fungsi Pasar Baru Jatiasih Kota Bekasi kepada PT Mukti sarana Abadi? Sementara dari beberapa vendor selaku pelaksanaan jasa konstruksi belum memberikan surat hasil komisioning juga tes fungsi equipment pada perusahaan tersebut,” sambung Ria.
Para vendor pun mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk berhati-hati dalam memberikan tindakan administrasi yang bersifat jasa konstruksi seperti pemberian surat yang terkait dengan revitalisasi Pasar Baru Jatiasih.
Surat-surat yang dimaksud adalah terbitan SLF kemudian berita acara progres pekerjaan 100, berita acara serah terima pekerjaan lalu berita acara pengelolaan pasar.
Ria pun membeberkan apabila dokumen tersebut diberikan oleh Pemkot Bekasi dengan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 maka dapat diduga timbul tindakan tindak pidana gratifikasi yang secara sengaja dilakukan oknum pejabat dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta administrasi keteknikan dan itu semua memiliki konsekuensi tindak pidana.
