JAKARTA, Harnasnews.com – Reformasi ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter otokratik ke berkembangnya rezim demokratik pluralisme, salah satu ciri dari terjadinya reformasi adalah karena gagalnya konsolidasi elit di tingkat pusat terhadap penawaran yang dilakukan oleh penguasa atau rezim yang berkuasa saat itu yang dianggap sebagai rezim otoriter.
Dimana penguasa menggunakan kekuatan militer dalam menjalankan semua pencapaian kebijakan. Tentu bagi bangsa Indonesia sudah melewati bagian dari sejarah kelam tersebut.
Sebut saja Indonesia pernah mengalami beberapa periodesasi dalam menjalankan.
Direktur eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengungkapkan, sistem ketatanegaraan baik dari sisitem politik maupun sistem pemerintahan dari rezim orde lama hingga rezim orde baru yang mana partisipasi publik dikekang dan dibatasi dalam penyampaian pendapat, hal ini terjadi khususnya pada rezim orde baru. Seperti kontrol negara saat itu begitu ketat.
“Kita bersyukur dengan adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998 terjadi peralihan kekuasaan yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru ketika itu,” kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Selasa (29/9/2010).
Ekspektasi publik, kata Idrus, tentunya sangat gembira bukan saja dari perspektif nasional namun juga dari perspektif geopolitik regional maupun global.
Hal ini karena Indonesia dianggap sudah dapat menjalankan kebebasan dalam penyampaian pendapat di muka umum dan diberikan ruang untuk mengoreksi siapapun penguasa yang
dianggap melenceng dalam melaksanakan amanat konstitusi lebih-lebih Indonesia sudah dapat dianggap menghargai HAM sebagaimana yang di cantumkan dalam Declaration of Human Right yang disampaikan oleh organisasi dunia PBB.
“Namun kebebasan dalam memberikan pendapat, akhir-akhir ini terasa mulai terancam di negeri kita. civil sociaty sebagai pressure group yang dijamin dalam secara konstitusional saat ini dirasakan publik mulai mengalami kemunduran, bahkan mulai dibatasi dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan sebagai control terhadap semua kebijakan yang dilakukan pemerintah,” ungkap Idrus.
